Prabowo Bisa Selamatkan “NV Indonesia Raya” yang Dikuasai Lanun

By Asyari Usman

Di corat-coret terdahulu, kita mendiskusikan kemungkinan Jenderal Gatot Nurmantyo diusulkan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019. Selain beliau yang disukai rakyat karena berani, secara terbuka, menjelaskan potensi ancaman terhadap keamanan negara, ada sekian banyak lagi figur yang pantas untuk didukung.

Jenderal GN adalah salah satu opsi saja. Banyak yang lain lagi. Prabowo Subianto (PS) masih memiliki peluang besar untuk memimpin Indonesia. Popularitas PS diperkirakan akan semakin tinggi menyusul peranan sentral dan sukses yang beliau tunjukkan di dalam proses Pilkada DKI putaran pertama (15 Februari 2017) dan putaran kedua (15 April 2017).

Kalau diletakkan di dalam konteks kegalauan pelaksanaan pemerintahan sekarang ini, khususnya yang berkaitan dengan penegakan kedaulatan ekonomi dan politik, maka secara otomatis rakyat pemilih akan langsung teringat nama Prabowo. Sebab, ketika kampanye Pilpes 2014, penjelasan PS tentang konsep penguatan martabat bangsa dan negara di mata asing dan di mata para pencolong domestik, tidak bisa diimbangi oleh lawan tanding waktu itu.

Di kala itu, secara tersirat, Prabowo sangat menyangsikan kemampuan lawan capres, dalam hal ini Jokowi, untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Sekarang, keraguan PS itu dibuktikan oleh semakin menguatnya pengaruh korporasi asing dalam menentukan arah ekonomi dan investasi. Telihat jelas bahwa “ekonomi impor” dan RRC-sentris sekarang menjadi model yang dipanuti oleh pemerintah Jokowi.

Untuk investasi, ada semacam kebijakan “Chinese First” (China lebih dulu) yang sekarang bergulir menjadi seolah-olah “All Chinese” (semua China). Artinya, sedari awal pemerintah Jokowi merancang kebijakan yang memberikan prioritas utama kepada para pemodal RRC dengan persyaratan yang sangat pro-Beijing. Semua perusahaan asal RRC selalu diutamakan.

Secara literal, memang tidak semua investor berasal dari RRC. Bahkan, investasi yang terbesar datang dari Singapura (data 2016). Hanya saja, tak tertepiskan kesan bahwa investor RRC semakin banyak diudang ke Indonesia.

Yang menjadi masalah, investasi RRC agak aneh implementasinya. Mereka membawa tenaga kerja sendiri sebanyak mungkin. Menurut kalangan pemerhati politik, praktik aneh ini membuat keamanan nasional Indonesia menjadi rawan.

Banyak orang yang merasakan kedaulatan negara tuan rumah, dalam waktu singkat, akan tersandera oleh ekspansi RRC. Penglihatan semacam ini diperkuat oleh peredaran barang-barang buatan RRC di segenap pelosok negeri. Kedaulatan ekonomi tidak hanya cedera melainkan juga terkena efek lemah. Kondisi lemah akan cenderung memancing anggap enteng pihak asing. Di sinilah kita sekarang berada.

Dari sisi politik, terutama politik regional, problem martabat bangsa dan negara semakin akut. Tingkat “rasa segan” terhadap Indonesia sebagai saudara tua (big brother) di kalangan para tentangga di Asia Tenggara, menurun drastis. Posisi sebagai “the leading nation” (bangsa pemimpin), terpuruk semakin memprihatinkan.

Keruntuhan kedaulatan ekonomi yang kemudian berlanjut dengan degradasi kedaulatan politik, plus ancaman terhadap keamanan nasional, membuktikan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki karakter yang tegas, keras, dan lurus. Untuk saat ini, kefiguran seperti itu ada di dalam diri Prabowo Subianto. Wallahu a’lam.

Beliau memiliki kapasitas dan kapabilitas yang surplus untuk menjaga NKRI dan Pancasila dari segala bentuk ancaman. Prabowo sangat memahami siapa kawan dan siapa lawan. Beliau mampu mengendalikan kapal “NV Indonesia Raya” di laut lepas yang penuh dengan tantangan alami dan “bajak laut” (lanun) yang setiap saat siap merompak.

Pada saat kita berbicarakan ini pun, “NV Indonesia Raya” sedang dikerumuni para “bajak laut” yang, celakanya, bisa menjalin kerja sama dengan “orang dalam”. Para lanun itulah yang mengendalikan kapal dengan bantuan “orang dalam” tersebut.

Untuk memulihkan situasi di NV Indonesia Raya, para penumpang masih berharap pada kemampuan Prabowo Subianto untuk memulihkan kamtib di kapal. Sebagian besar penumpang bisa memberikan mandat kepada beliau untuk mengambil posisi kapten ketika berlangsung proses pemilihan nakhoda berikutnya.

(* Penulis adalah Wartawan Senior)